GBPH. H. Prabukusumo, S.Psi., Ketua PMI Cimahi menegaskan bahwa dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 semua komponen PMI Cimahi harus menjaga prinsip dasar kenetralan.
“Agar PMI dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan maka PMI harus mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, dalam hal inilah PMI berpegang teguh pada prinsip kenetralan yakni tidak akan berpihak dalam suatu permusuhan dan tidak melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, keagamaan, atau ideologi maka Komponen PMI yang menjadi calon Kepala Daerah maupun tim sukses dan atau sebagai tim kampanye wajib mengajukan status nonaktif atau cuti sejak penetapan sampai dengan berakhirnya masa pemilihan”, tegasnya.
Dikatakan Gusti Prabu, dalam menjalankan pelayanannya personel PMI harus berpegang pada prinsip kemanusiaan dan kesamaan yakni memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat rentan yang paling membutuhkan secara proporsional tanpa membedakan-bedakan atau melakukan diskriminasi atas dasar kebangsaan, ras, agama, kelas sosial atau pendapat politik.
“Dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, saya berharap semua komponen PMI dari mulai pengurus, staf, maupun relawan tetap mengedepankan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan. Prinsip-prinsip dasar tersebut di antaranya adalah kemanusiaan, kesamaan (imparsialitas), kenetralan, kemandirian (independensi), kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan (universalitas). Prinsip-Prinsip tersebut memandu cara berpikir, berkomunikasi, proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan PMI dalam masa damai, konflik bersenjata atau bencana alam. Prinsip-prinsip tersebut mendorong PMI untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan, terlepas dari apapun afiliasi politik, ras atau agama mereka”, ungkap Gusti Prabu, sapaan akrab Ketua PMI Cimahi.